Home / Berita / Sertifikasi SMK3 KEMNAKER & DISNAKERSertifikasi SMK3 KEMNAKER & DISNAKER Posted on January 4, 2025 (January 16, 2025) by konsult6 Sertifikasi SMK3 KEMNAKER & DISNAKER Sertifikasi SMK3 KEMNAKER & DISNAKER mari kita bedah perbedaan antara Kemnaker dan Disnaker dalam konteks penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah dua lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat, namun terdapat perbedaan dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Perbedaan Kemnaker dan Disnaker dalam SMK3 Aspek Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tingkat Pemerintah Tingkat Pusat Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Kerja Membuat kebijakan nasional terkait K3, menyusun peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan secara umum, dan memberikan pembinaan kepada perusahaan. Melaksanakan kebijakan K3 di tingkat daerah, melakukan pengawasan terhadap perusahaan di wilayahnya, memberikan pelayanan perizinan K3, dan melaksanakan program-program K3 di tingkat daerah. Wewenang Menyusun standar nasional K3, memberikan sertifikasi lembaga pelatihan K3, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 secara nasional. Melakukan pengawasan terhadap penerapan SMK3 di perusahaan, memberikan pembinaan kepada perusahaan yang belum memenuhi persyaratan K3, dan menindak perusahaan yang melanggar peraturan K3. Contoh Kegiatan Mengadakan seminar nasional tentang K3, menyusun pedoman pelaksanaan SMK3, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMK3 di berbagai sektor industri. Melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan, memberikan pelatihan K3 kepada pekerja, dan memfasilitasi pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan. Mengapa Perbedaan Ini Penting? Pemahaman akan perbedaan antara Kemnaker dan Disnaker sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam hal memenuhi persyaratan K3. Perusahaan perlu mengetahui ke mana harus mengadu atau meminta bantuan terkait masalah K3, serta siapa yang berwenang memberikan izin atau sertifikat K3. Contoh Kasus: Sebuah perusahaan manufaktur di daerah ingin menerapkan SMK3. Perusahaan tersebut dapat: Mengacu pada peraturan perundang-undangan K3 yang dikeluarkan oleh Kemnaker. Meminta bantuan kepada Disnaker setempat untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan K3 yang berlaku di daerah tersebut. Mengikuti pelatihan K3 yang diselenggarakan oleh Disnaker. Meminta sertifikasi SMK3 kepada lembaga yang ditunjuk oleh Kemnaker. Selain membahas perbedaan Sertifikasi SMK3 KEMNAKER & DISNAKER kami juga akan terangkan apa itu SMK3 SMK3 Kemnaker: Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja SMK3 Kemnaker atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah suatu sistem yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi yang melibatkan seluruh unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang1 nyaman, efisien, dan produktif.2 Tujuan SMK3 Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Meningkatkan citra perusahaan. Elemen Utama SMK3 SMK3 terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu: Kebijakan K3: Pernyataan resmi dari pimpinan perusahaan mengenai komitmen perusahaan untuk memberikan perlindungan K3. Perencanaan K3: Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan program pengendalian risiko. Pelaksanaan K3: Implementasi program pengendalian risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Evaluasi K3: Pengukuran kinerja K3 dan identifikasi peluang perbaikan. Peninjauan dan Peningkatan K3: Peninjauan berkala terhadap sistem SMK3 dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Manfaat Penerapan SMK3 Meningkatkan produktivitas: Dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat, pekerja akan lebih fokus dan produktif. Menurunkan biaya produksi: Pencegahan kecelakaan kerja akan mengurangi biaya pengobatan, ganti rugi, dan downtime produksi. Meningkatkan citra perusahaan: Perusahaan yang menerapkan SMK3 akan dianggap lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap pekerja. Memenuhi persyaratan hukum: Penerapan SMK3 merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan. Peran Kemnaker dalam SMK3 Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan SMK3 di Indonesia. Beberapa peran Kemnaker antara lain: Membuat peraturan perundang-undangan K3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan. Memberikan pembinaan kepada perusahaan dalam menerapkan SMK3. Menyelenggarakan pelatihan K3. Penerapan SMK3 di Perusahaan Untuk menerapkan SMK3, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah, yaitu: Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Mengembangkan program pengendalian risiko. Melaksanakan pelatihan K3 bagi pekerja. Melakukan inspeksi keselamatan secara berkala. Menetapkan prosedur darurat. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Konsultan smk3 kemnaker Link : Konsultan iso semarang – Konsultan ISO solo – Konsultan ISO 9001 semarang – konsultan ISO 37001 – Konsultan SMAP – Konsultan SMK3 Kemnaker – Konsultan HSE – Konsultan ISO Purwokerto – Sertifikasi ISO Semarang – Sertifikasi ISO 9001 – Sertifikat ISO 37001 – SMAP ISO 37001 – Audit ISO – Audit K3 – ISO 9001 : 2015 Semarang – Konsultan ISO Surabaya – Konsultan ISO Jakarta – Konsultan ISO Batam – Konsultan ISO Bali – Konsultan ISO Pemerintahan – Konsultan SMAP Semarang – Konsulotan ISO 37001 – Konsulotan Food Safety – Konsultan ISO 27001 – konsultan smk3 pp 50 – sertifikasi depnaker – pjk3 audit – pjk3 training – pjk3 pembinaan – pjk3 pelatihan – pjk3 semarang
